Perguruan Tinggi, Sebaiknya di Bawah Naungan Siapa?

Irman Usulkan Perguruan Tinggi Berada di Kemenristek

Ketua DPD RI Irman Gusman mengusulkan agar perguruan tinggi dipindah dari Kementerien Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan ditempatkan di Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) agar Indonesia mampu menghadapi persaingan antarnegara di era globalisasi yang semakin ketat saat ini.
“Saya menilai perguruan tinggi lebih tepat berada di bawah Kementerian Riset dan Tekonologi, sehingga hasil riset dan inovasi dari perguruan tinggi bisa langsung diterapkan,” kata Irman Gusman ketika membuka kegiatan Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI Forum Rektor Indonesia (FRI) di kampus Universitas Negeri 11 Maret Solo (UNS), kemarin.
Pada kesempatan tersebut hadir Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2013 Laode M Kalamuddin dan Ketua FRI 2014 Ravik Karsidi yang juga Rektor UNS serta sekitar 650 rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia. Menurut Irman, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan akan semakin berat sehingga perlu disikapi secara cermat dan cerdas.
Perguruan tinggi sebagai lembaga intelektual yang di antara tugasnya melakukan riset dan inovasi, kata dia, memiliki peran dalam dalam menyikapi tantangan ke depan yang semakin berat. Salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat ini juga menilai peran perguruan tinggi yang berada di bawah Kemdikbud saat ini masih dirasakan ekslusif oleh masyarakat umum, karena ilmu yang dikembangkannya hanya dirasakan oleh mahasiwanya, tapi tidak menular ke masyarakat umum.
Di era globalisasi saat ini, kata Irman, paradiga perguruan tinggi selayaknya ditata ulang dengan memposisikan perguruan tinggi sebagai basis serta pusat pertumbuhan untuk masyarakat, paling tidak sekitar. “Jika masyarakat bisa menikmati dampak keilmuan dari perguruan tinggi, maka keberadaan perguruan tinggi mampu berfungsi ganda secara riil. yaitu bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya mahasiswanya saja,” katanya.
Sementara itu, sebanyak 800 rektor dari 3.200 perguruan tinggi (PT) di Indonesia menghadiri Forum Rektor Indonesia (FRI) 2014 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS). Dalam pertemuan tersebut dibahas tiga pokok permasalahan, yakni kedaulatan rakyat dalam perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan nasional yang integratif, serta kepemimpinan nasional pada era Asia.
Menurut Ketua FRI 2014, Ravik Karsidi, tema yang diangkat dalam pertemuan itu adalah tentang “Kedaulatan Rakyat dalam Perencanaan Pembangunan Nasional pada Era Asia”. Pertemuan tersebut juga dalam rangka untuk mengembalikan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang saat ini sudah hilang.
sumur


FRI Susun Naskah Akademik Memisah dari Kemendikbud

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Ravik Karsidi, saat jumpa pers di Rumah Dinas Rektor UNS, Rabu (5/2/2014), mengatakan FRI tengah mendorong upaya-upaya peningkatan otonomi PT dengan berfokus pada pengembangan riset dan teknologi. Negara, lanjutnya, perlu menyelenggarakan PT yang otonom melalui pembentukan Kemenristek dan PT mulai 2015.
“Dalam temu rektor lalu, banyak rektor merasa hanya diposisikan sebagai pimpinan satuan kerja [satker], sehingga kurang bebas menjalankan otonomi kampus dan mimbar akademik. Hal ini membuat PT tak bisa berperan maksimum,” ujarnya.
Kemendikbud mengelola jenjang pendidikan dari TK hingga PT yang bagi anggota FRI dirasa terlalu luas. Menurut Ravik, PT dimungkinkan untuk memisah dan bergabung dengan Kemenristek, Lembaga Penelitian dan Ilmu Pengetahuan (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang memiliki rumpun tugas yang sama. Meskipun hasil temu FRI lebih condong PT bergabung dengan Kemenristek.
“PT jangan disamakan dengan SMP atau SMA, karena persamaan PT dan sekolah di bawahnya hanya sama-sama lembaga pendidikan. Sementara PT mempunyai tridarma perguruan tinggi yang mencakup penelitian dan pengabdian masyarakat, dua ini tak dimiliki lembaga pendidikan di bawah PT,” terangnya.
Ravik menyadari ini sebagai tugas ketua FRI untuk mengkomunikasikan usulan ini melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktorat jenderal (Dirjen) baik di Kemenristek dan Kemendikbud, hingga presiden terpilih nanti.
“Kami ingin adanya efisiensi dan koordinasi. Bergabung dengan Kemenristek, cara agar riset PT dapat berkembang,” terangnya.
Gagasan FRI ini, lanjut Ravik, akan dikonseptualisasi melalui naskah akademik. “Keputusan ini intinya restrukturisasi kabinet. Anggaran pengembangan riset di Indonesia yang tersebar dalam sejumlah Badan, Lembaga, dan Kementerian, dapat disatukan sehingga mendorong riset di PT,” terangnya.
Lebih-lebih anggaran pendidikan 20 persen, lanjut Ravik, bukan hanya anggaran untuk kemendikbud saja, tetapi kemenag, kemenristek, LIPI dan sejumlah badan lain.
Sejumlah keputusan hasil Temu Tahunan FRI dan Konvensi Kampus X tertuang dalam Rumusan Konvensi. Rumusan tersusun dalam delapan poin di antaranya menggalang persiapan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 agar Indonesia siap bersaing secara bermartabat dan menyejahterakan; mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mewacanakan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); mendorong pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia lebih bermartabat dengan mengedepankan manfaat bagi pembangunan nasional; mengharapkan strategi pembangunan ekonomi melalui memperdalam konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mengantisipasi krisis ekonomi dunia.
Sementara berkaitan tahun politik ini, FRI mencanangkan program kerja pendidikan pemilu bersih, pengawasan pemilu jujur dan adil, menggelar seminar/diskusi/ talk show untuk mengkritisi program kerja partai politik dan calon presiden, merumuskan masukan untuk GBHN baru, dan merumuskan kebijakan otonomi kampus.
sumur


Ingin Riset dan Penelitian Maju, Bikin Saja Kementerian Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti Kemdikbud Joko Santoso mengatakan, kalau perguruan tinggi berada dalam naungan Kementerian Riset, Teknologi (Kemenristek) itu namanya terbalik sebab justru risetnya itu yang harus di bawah Dikti.
Dalam Tridharma perguruan tinggi, kata Joko, nomor satu itu pendidikan tinggi, kedua penelitian, dan ketiga pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu yang utama pendidikan tingginya, di dalam pendidikan tinggi itu mencakup riset dan penelitian.
“Kalau ingin riset dan penelitian maju, maka perlu dibuat Kementerian Pendidikan Tinggi, bukan malah perguruan tinggi berada di bawah naungan Kemenristek. Faktanya penelitian dan riset di bawah Kemenristek masih kurang maju, malah banyak perguruan tinggi yang penelitian dan risetnya jauh lebih maju,” kata Joko.
Menurut Joko, riset dan penelitian yang paling maju itu nomor satu di ITB, kedua UI, ketiga UGM, dan keempat IPB, baru terakhir LIPI. “Apa benar kalau perguruan tinggi di bawah Kemenristek nanti risetnya akan lebih maju, kenyataannya, malah perguruan tinggi banyak yang risetnya lebih maju,” katanya.
Terkait adanya anggapan perguruan tinggi riset dan penelitiannya kurang maju karena berada di bawah Kemdikbud, Joko mengatakan, kalau yang membicarakan hal itu dari universitas yang cilik-cilik (kecil-kecil) memang riset dan penelitiannya masih kurang maju. “Tapi lihat, penelitian dan riset UGM itu mengalahkan LIPI,” katanya.
Intinya, terang Joko, riset dan penelitian perguruan tinggi itu maju atau tidak bukan karena di bawah kementerian tertentu. Namun kalau memang ingin riset dan penelitiannya maju dan fokus, perlu dibentuk Kementerian Pendidikan Tinggi, bukan menaruh perguruan tinggi di bawah naungan Kemenristek.
sumur


Kemenristek Naungi Kampus, Kemendikbud Harus Introspeksi

Berbagai masalah administratif yang melingkupi penyelenggaraan perguruan tinggi ditengarai menjadi penyebab lahirnya wacana pemisahan perguruan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Forum Rektor Indonesia (FRI) mewacanakan agar perguruan tinggi berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Menurut Rektor Universitas Trilogi Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc., Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud menganggap perguruan tinggi sebagai satuan kerja, sejenis jawatan. Tidak heran, hubungan birokrasi yang terjalin hanya bersifat vertikal; dan ini menular ke manajemen internal perguruan tinggi. Selain itu, kata Asep, pendekatan yang terlalu birokratis tadi membuat atmosfer riset dan entrepreneurship di perguruan tinggi tidak berkembang.

"Hierarki atasan-bawahan dan patron-client terlalu menonjol di komunitas akademik. Saya pikir inilah yang memicu FRI menggagas agar perguruan tinggi berada di bawah Kemenristek. Karena, pendekatan terlalu administratif akan menghilangkan jiwa seseorang untuk mencari kebenaran lewat ilmu pengetahuan," ujar Asep, seperti dikutip dari keterangan tertulis Universitas Trilogi kepada Okezone, Senin (17/2/2014).

Asep menilai, gagasan pisah kongsi ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi Kemendikbud. Menurut Guru Besar (Gubes) Bidang Statistika itu, Kemendikbud belum optimal memainkan peranan perguruan tinggi dalam bidang riset.

Bahkan, imbuhnya, riset-riset di perguruan tinggi terlihat lebih berbasis pada orientasi administratif saja. Sejatinya, orientasi riset adalah ke arah kemanfaatan dari penelitian tersebut.

"Sebenarnya jangan sampai orientasi kenaikan pangkat menjadi tujuan riset di perguruan tinggi. Seharusnya sistem didesain sedemikian rupa, sehingga kenaikan pangkat adalah efek dari kinerja seseorang," imbuh Asep.
sumur


==================================================
Sumber: http://www.kaskus.co.id/thread/5309552ea3cb171f1b8b473a/perguruan-tinggi-sebaiknya-di-bawah-naungan-siapa